RSS

Ganti Rugi

28 Nov

DI BULELENG, hektaran tanah rakyat digerus, dijadikan proyek pembangunan bendungan. Tentu saja harus ada ganti rugi. Tentu saja pemilik tanah harus mendapatkan kompensasi atas tanah yang ”diambil” untuk kepentingan proyek itu. Harga pun telah disepakati. Demikian juga dengan jadwal pembayaran, telah disepakati pula.

Tapi apa lacur, ditunggu berbulan-bulan, dana pembelian tanah milik warga Dusun Sari Mekar, Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt itu tak kunjung turun. Hanya sebagian dari seluruh biaya pembebasan tanah, memang. Sebab, sebagian (di desa berbeda) telah dilunasi. Rakyat pun marah. Bukan semata karena keterlambatan berbulan, tetapi juga karena mereka merasa dibedakan. ”Kenapa di kawasan lain sudah dilunasi sementara kami harus menunggu berbulan-bulan?” tanya warga.

Karena kesal, warga pun mengancam bakal menghentikan secara paksa proyek raksasa yang dibiayai APBN, APBD Bali, dan APBD Buleleng itu. Entah dengan cara apa mereka ”menghentikan paksa” proyek yang direncanakan rampung pada tahun 2014 itu. Tapi pelaksana proyek, PT Nindya Brantas KSO mengaku khawatir juga mendengar ancaman itu. ”Kami tidak tahu menahu soal pembayaran pembebasan tanah. Tapi kalau benar masyarakat melaksanakan niatnya, jawal penyelesaian proyek ini bisa molor,” ungkap Komang Gede Indira, Humas PT Nindya Brantas.

Sekali lagi, ini pelajaran sangat penting bagi pengambil kebijakan di daerah. Janganlah rakyat terus saja dianggap bodoh, terus saja diperlakukan seperti ”panjak” di masa raja-raja masa lalu. Kini rakyat punya hak berdaulat. Kini para bupati, gubernur, presiden, dan seluruh jajarannyalah yang menjadi ”panjak” rakyat. Mereka dipilih dan digaji oleh rakyat. Bumi beserta seluruh isinya adalah milik rakyat (negara). Para petinggi hanya berfungsi sebagai pengelola, sebagai manajer. Tidak lebih, tidak kurang.

Karena itu, rakyat tidak boleh diperlakukan seenak perut penguasa seperti raja-raja memperlakukan rakyat. Tak boleh, atas nama kehati-hatian dan atas nama administrasi, kemudian bupati dan jajarannya merasa berhak menunda-nunda pembayaran ganti rugi atau upah atau apa saja yang menjadi hak rakyat.

Rakyat adalah air yang mengalir menyejukkan jika ia diperlakukan baik, jika ia diberi saluran yang benar. Jangan pernah memperlakukan air tidak pada azas kepatutan, tidak pada azas kebenaran, tidak pada azas kealamiahan. Jangan coba-coba membendung arus air, sebab suatu saat ia akan menerjang dengan dahsyat, menghancurkan apa saja yang ada di hadapannya.

Terlalu banyak contoh yang bisa kita pelajari dari sejarah. Terlalu sering Bali dilanda ketidaknyamanan karena rakyat diperlakukan tidak sepatutnya. Terlalu sering rakyat menjadi air bah dan menerjang membabi buta karena putus asa, karena mereka merasa seluruh lorong telah mampat, karena mereka tidak menemukan cara untuk bergerak ke depan.

Kita paham belaka makna kehati-hatian pengelolaan keuangan. Tapi, bukankah semua hal (seharusnya) sudah tertata, sudah tersistem, dan (sekali lagi, seharusnya) aplikatif? Bukanlah seharusnya sebuah sistem dibangun agar juga memudahkan semua pihak melaksanakan seluruh kebijakan dengan efisien (juga cepat)? Bukankah seharusnya sistem pengadministrasian kegiatan pemerintahan berpihak bagi kepentingan umum? Bukankah seharusnya kehati-hatian menjadi unsur yang secara otomatis terlaksana dalam sebuah sistem yang baik?

Untuk birokrasi pemerintahan di negeri ini, terlu sering kita mendengar sindiran ”Jika bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah?”

Jadi, apa pun alasannya, membuat rakyat kesal hingga mengancam akan menghentikan paksa sebuah proyek yang sangat vital seperti pembangunan Bendungan Titab sangatlah tidak bijaksana. Tanah rakyat telah diambil, maka ganti rugi harus segera dilaksanakan sesuai perjanjian semula. Jika tidak, jika rakyat benar-benar melaksanakan niatnya untuk menghentikan paksa proyek penting itu, maka kita akan bersedih berkali-kali. Sedih karena rakyat tidak didengar oleh pemimpin yang dipilih dan digaji oleh rakyat, sedih karena ratusan orang dirugikan, sedih karena ternyata birokrasi kita masih saja lamban dan senang berlamban-lamban, sedih karena ternyata benar kata orang: rakyat hanya diperlukan saat pemilu(kada) saja, sedih karena ….

Kopi Pagi, Bali Tribun, 25 November 2011

 
Leave a comment

Posted by on November 28, 2011 in Esai

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: