RSS

Bhisama

28 Nov

PARA sulinggih, budayawan, dosen, mahasiswa, dan beberapa komponen masyarakat Bali yang tergabung dalam Tim Penegak Bhisama secara tegas menyatakan menolak usulan untuk merevisi Peraturan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali. Di hadapan Komisi I DPRD Bali, Tim Penegak Bhisama menyayangkan munculnya usulan revisi Perda Nomor 16 Tahun 2009 Tentang RTRW yang diajukan oleh para bupati/wali kota se-Bali itu. Semestinya, kata mereka, tidak perlu ada revisi lagi. Sebab, sebelum disahkan, perda tersebut sudah melewati kajian mendalam. Baik menyangkut tata ruang maupun lingkungan Bali secara menyeluruh. “Dalam perda itu sudah semuanya diatur. Baik pembangunan kawasan pendukung wisata maupun kawasan suci. Jadi apa lagi yang harus direvisi?” ucap Putu Wirata Dwikora, Sekretaris Tim, usai bertatap muka dengan Komisi I DPRD Bali pekan lalu.

Kalau pun ada keinginan untuk melakukan peninjauan atau merevisi, menurut Wirata, hendaknya dilakukan setelah perda itu berjalan lima tahun. Kini Perda RTRW itu baru berjalan tiga tahun.
“Pemerintah, dalam hal ini Gubernur Bali Made Mangku Pastika, harus mampu mengamankan dan menjalankan perda tersebut. Karena sebelum Perda No.16/2009 ditetapkan para bupati/wali telah ikut serta memberikan masukan dan dilibatkan dalam sosialisasi,” ucapnya sembari mempertanyakan, kenapa belakangan ini justru para bupati/wali kota yang ramai-ramai ingin melakukan revisi. “Saat sosialisasi maupun untuk memberikan masukan perda itu semuanya sudah dilibatkan. Ada apa justru akhir-akhir ini muncul keinginan untuk melakukan revisi?” tanya Wirata Dwikora.

Pertanyaan sama menyebar di hampir semua benak orang yang hadir dalam dengar pendapat di Gedung DPRD Bali itu. Secara sangat terbuka mereka membeberkan betapa para bupati/walikota se-Bali telah dicekoki oleh kepentingan investor. Maka tak terhindarkan lagi, rapat dengar pendapat itu pun dipenuhi aroma keprihatinan dan sedikit emosional. ”Sudah sekian kali para bupati mengadakan pertemuan dengan para investor, tapi tak sekalipun mereka bertemu dengan kami para sulinggih dan budayawan,” ungkap seorang sulinggih.

Dalam kondisi seperti sekarang, di mana persoalan RTRW Bali menjadi begitu krusial, di mana kasus-kasus pelanggaran RTRW yang dilakukan para investor begitu sering terdengar, di mana perizinan pembangunan kawasan wisata begitu mudah dikeluarkan oleh para bupati tanpa terlalu memedulikan dampak-dampak lingkungan dan sosial, maka usulah revisi Perda RTRW Bali (yang justru datang dari para bupati/walikota) itu tentu sangat mudah menyulut kecurigaan: Pasti ada tangan investor bermain di balik usulan kontroversial ini.

Memang ada berbagai kepentingan investor yang berbenturan dengan ketetapan RTRW Bali yang banyak mengakomodir bhisama (semacam fatwa) dari Parisada Hindu Dharma (PHDI) tentang kawasan suci. Sebutlah, misalnya, tentang ketinggian gedung yang tidak boleh melebihi ketinggian pohon kelapa. Bagi investor, ketentuan ini menyebabkan mereka harus merogoh kocek lebih dalam untuk membebaskan lahan yang lebih luas untuk membangun hotel dengan ratusan kamar. Begitu juga dengan kawasan-kawasan suci yang tidak boleh dijamah untuk kepentingan di luar agama dan adat. Padahal kawasan-kawasan itu sebagian besar merupakan kawasan yang sangat ideal untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata.

Wajar kalau kemudian muncul tarik-ulur antara pemerintah sebagai lembaga yang berkewajiban menjaga Bali dan investor sebagai pihak yang menginginkan hal terbaik yang bisa diperoleh dari uang yang ditanamkannya di Bali. Wajar kalau kemudian para investor berupaya sekuat tenaga untuk mencari ruang bagi kepentingan investasinya, termasuk berusaha mendekati para pemangku kekuasaan untuk mengubah aturan-aturan yang mereka anggap kurang menguntungkan. Mereka tentu tidak terlalu merasa berkepentingan dengan urusan bhisama para pandhita yang menjadi hambatan dalam meraih keuntungan sebesar-besarnya.

Di sisi lain, para bupati/walikota memiliki kepentingan meraup dana sebanyak mungkin melalui perizinan dan perpajakan yang bisa mereka peroleh dengan memberikan ruang bagi pembangunan berbagai fasilitas yang diusahakan oleh para investor. Ada juga kecurigaan-kecurigaan yang beredar yang menyatakan bahwa di balik derasnya perizinan yang begitu mudah keluar dari meja para bupati dan jajarannya, ada permainan dana besar yang menggelembungkan saku pribadi oknum tertentu.

Kepentingan. Itulah persoalan kita di Bali. Begitu banyak kepentingan yang simpang-siur yang tidak selalu sejalan dalam pembangunan di Bali. Begitu pulalah yang diisyaratkan oleh filosofi rwa bhinedha yang diyakini masyarakat Bali: selalu ada yang bergerak di kegelapan, dan selalu juga ada yang mencoba berjaga di kecerahan. Di sinilah nurani mestinya berperan.

Dan untuk urusan RTRW kita memang harus berani berkata ”Tidak” untuk hal-hal yang akan menghancurkan Bali. Kalau menjadi ”kaya” harus dilalui dengan merusak tatanan dan lingkungan Bali, maka rasanya lebih baik kita memilih jadi masyarakat yang sederhana saja. Kita mesti berani berkata ”Stop pembangunan hotel, villa, restoran, dan segala jenis sarana kepariwisataan, jika itu menjadikan ruang Bali amburadul dan kesucian tanah Bali tercemar.”

Jika para pandhita telah marah dan berdo’a dengan nada keras seperti yang diucapkan pada pertemuan di DPRD Bali pekan lalu itu, maka semestinyalah kita merenung. Melanggar bhisama para pandhita itu bisa mendatangkan dua sanksi: skala dan niskala. Kerusakan diri dan alam sangat besar kemungkinannya akan terjadi akibat sanksi niskala. Ini jauh lebih mengerikan ketimbang sekadar sanksi yang dihasilkan sistem peradilan yang sangat mungkin bisa disesatkan.

Mari berjaga.

Kopi Pagi, Harian Bali Tribun, 28 November 2011

 
Leave a comment

Posted by on November 28, 2011 in Esai

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: