RSS

Gubernur

28 Jul

UNTUK apa menjadi gubernur?

Aturan era otonomi daerah yang berlaku di negeri ini meletakkan gubernur dalam posisi yang sangat tidak nyaman. Gubernur tak lebih dari sekadar ”raja tanpa wilayah, tanpa rakyat”. Seluruh kebijakannya akan mentok menjadi aum kosong macan ompong jika bupati/wali kota tidak sepakat untuk melaksanakannya. Hal ini sangat mungkin terjadi karena undang-undang menyatakan, kekuasaan riil ada di tangan bupati/walikota, sedangkan gubernur hanya kebagian ”kekuasaan” koordinatif. Itulah, misalnya, yang menyebabkan aturan-aturan tentang tata ruang Bali yang digariskan pemprov tidak sepenuhnya bisa berjalan. Terutama jika aturan itu dianggap bersimpangan dengan kepentingan bupati/walikota.

Lalu, untuk apa menjadi Gubernur Bali?

Sebagai sebuah ruang bagi pergumulan berbagai persoalan, sesungguhnya Bali sangatlah kecil. Begitu kecil, sehingga hampir semua masyarakatnya dapat berkomunikasi dan berbaur secara mudah. Itulah yang menyebabkan masyarakat Bali hidup dalam satu kebudayaan sama di semua sudut pulau, menggunakan bahasa daerah yang sama, dan memiliki pandangan hidup yang sama pula.

Bali adalah sebuah ruang bagi satu alam Bali, satu manusia Bali, satu kebudayaan Bali, satu bahasa Bali, dan satu pola pikir Bali. Satu Bali itu secara turun temurun telah dilakoni oleh seluruh masyarakat Bali, bahkan oleh masyarakat yang tidak bergama Hindu sekalipun.

Kini, akibat berbagai perubahan di berbagai sektor, termasuk akibat Undang-undang tentang Otonomi Daerah, pola kehidupan Bali telah berubah dan cenderung menjadikan ruang Bali itu terfragmentasi menjadi bagian-bagian yang berjalan tidak saling dukung dan overlapping.

Dr. I Dewa Gede Palguna, SH, M. Hum. mencatat, kini hampir semua sektor kehidupan berada di luar kontrol dan kewenangan gubernur. Karena itu, kebijakan-kebijakan pemerintah kabupaten sangat terfragmentasi dan tidak mencerminkan spirit dan keutuhan Bali; Hal itu berakibat pula, antara lain, pada ketimpangan kesejahteraan rakyat antarkabupaten/kota menjadi sangat tajam. Indikator dari ketimpangan itu dapat dilihat dari timpangnya kontribusi PAD terhadap APBD masing-masing kabupaten/kota, juga terlihat pada timpangnya populasi masyarakat miskin, kesempatan kerja, tingkat pendidikan, akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, dan tingkat kematian (harapan hidup) di masing-masing kabupaten/kota;

Akibat terfragmentasinya kebijakan, maka tata ruang menjadi kacau sehingga penggunaan ruang dan lahan pun menjadi tidak jelas dan tidak pasti. Akibat lanjutan dari kekacauan itu, lingkungan alam Bali pun menjadi rusak;

Efek lain terlihat juga dalam kebijakan pariwisata. Tidak jelas di mana wilayah utama pariwisata, di mana wilayah penopang, dan apa kontribusi yang diberikan pariwisata kepada daerah yang tidak memiliki objek wisata tetapi berperan sebagai penopang pariwisata.

Di sektor kependudukan terjadi penyebaran penduduk yang tidak merata yang cenderung terkonsentrasi terutama di Denpasar dan Badung. Maklum, Denpasar dan Badung adalah tempat peredaran uang terbesar sebagai akibat dari terkonsentrasinya kegiatan ekonomi, pemerintahan, pariwisata, dan pendidikan. Akibat terkonsentrasinya penduduk itu, penyakit sosial kawasan padat penduduk itu pun meningkat secara kuantitas maupun kualitas. Sementara itu di kabupaten lain terjadi fenomena brain drain yang kian mencemaskan sehingga kesenjangan sosial antarkabupaten kian menajam.

Terjadi pula paradoks pariwisata budaya. Seperti diketahui, pariwisata Bali bertumpu pada pariwisata budaya. Dalam konteks ini, kebudayaan itu adalah budaya agraris. Tapi kini orang cenderung meninggalkan pertanian akibat tidak terintegrasinya kebijakan pembangunan ekonomi yang mengabaikan pertanian sehingga orang tidak bangga lagi menjadi petani.

Sangatlah penting mengembalikan Bali sebagai satu kesatuan ruang utuh dalam segala aktivitas warganya. Kebijakan dan program pemerintah haruslah mengarah pada pemberdayaan setiap kawasan dengan segala kekhasannya untuk kesejahteraan bersama seluruh masyarakat Bali yang berkesinambungan. Karena itu, seluruh program yang menyangkut kekhasan tiap kawasan haruslah bersifat komplementatif dan saling dukung dengan kawasan lain.

Jalan satu-satunya untuk mencapai itu adalah dengan lebih memberdayakan gubernur. Di sanalah sesungguhnya posisi otonomi khusus menjadi penting. Otonomi khusus untuk Bali mestilah diarahkan untuk mengurangi kekuasaan bupati/walikota dan mengalihkannya ke gubernur dalam hal-hal yang menyangkut kesatuan ruang Bali seperti diisyaratkan dalam konsepsi Tri Hita Karana.

Jadi, haloooo, apa kabar Otonomi Khusus?

(Kopi Pagi, Harian Bali Tribun, 29 Juli 2011)

 
1 Comment

Posted by on July 28, 2011 in Esai

 

One response to “Gubernur

  1. nah_one

    August 11, 2011 at 1:06 pm

    yang lebih parah lagi…pemimpin daerah terkadang salah mengartikan otonomi daerah…sehingga mereka malah terkesan jadi raja-raja kecil yang dengan leluasa mengatur wilayahnya sendiri,mengangkat pejabat sesuai seleranya,membuat aturan sesuai kepentingannya…yang dapat mendatangkan keuntungan pribadi dan partainya dalam lima atau sepuluh tahun ke depan.

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: