RSS

Mempertimbangkan Budaya (Renungan untuk Capres dan Cawapres)

02 Jun

Saya turunkan tulisan ini setelah mendengar paparan kebudayaan yang disampaikan para kandidat presiden melalui televisi. Saya masygul mendengar mereka. Ada yang bilang, perut harus penuh dulu baru bisa membicarakan kebudayaan. Mereka beranggapan kebudayaan hanyalah tontonan di atas panggung. Mereka beranggapan, kebudayaan adalah hal yang –hanya—bisa dijual untuk kepentingan pariwisata.

DI BAWAH matahari Jakarta yang terik, ribuan mahasiswa bersujud di halaman gedung DPR/MPR. Mereka gembira karena Soeharto akhirnya merasa perlu melengserkan diri dan menyerahkan kekuasaannya kepada Habibie. Sebuah peristiwa yang tak pernah terduga sebelumnya. Saya yang kebetulan berada di antara para mahasiswa itu ikut terharu. Tapi kemudian saya mendongak ke arah langit. “Ya, Tuhan, apa yang akan terjadi sesudah ini?”

Sebuah ketidakpastian. Sebab, tidak ada tuntutan yang keluar secara konseptual. Setiap orang seperti merasa memiliki hak untuk menafsirkan reformasi berdasarkan kepentingannya sendiri-sendiri. Walhasil, kita pun terombang-ambing di antara ribuan tafsir yang asal-usulnya tak pernah benar-benar kita pahami. Sialnya, kita tak pernah mendengar penafsiran yang mendasar, yang menyangkut semua aspek kehidupan, yang bisa menjawab carut-marut kehidupan berbangsa kita. Kita cuma mendengar konsep sepotong-sepotong yang dilontarkan secara sepotong-sepotong pula. Aspek yang dibicarakan pun selesai pada masalah politik dan ekonomi.

***

Pada sebuah seminar, di antara serangan kantuk yang sangat menekan, saya dibuai oleh seorang pemakalah yang dengan sangat antusias bicara mengenai supremasi hukum. Seolah-olah dengan penegakan hukum saja segala persoalan akan segera bisa tertata kembali. Seolah-olah polisi kita sudah sangat baik. Seolah-olah para hakim kita semuanya terdiri dari manusia suci. Seolah-olah para jaksa kita adalah manusia-manusia lurus yang bisa bekerja baik dengan gaji sejuta rupiah sebulan. Seolah-olah masyarakat kita sudah begini paham pada hukum dan percaya benar dengan penegakan hukum.

Saya pun memaksakan diri untuk bicara. Saya bilang, suatu ketika saya akan jauh lebih senang bila saya “menyumbang” polisi ceban atau noban ketimbang capek-capek menghadiri persidangan sumir yang cuma menetapkan berapa saya harus bayar tanpa bertanya lagi kenapa saya melanggar aturan lalu lintas. Saya juga bilang, kalau menginginkan aparat negara yang bersih, maka kita mesti memecat sekitar 80% dari mereka dan mengangkat pegawai baru dengan gaji yang memadai. Kalau kita benar-benar menginginkan masyarakat yang sadar hukum, maka kita mestilah mulai dengan pendidikan hukum sejak dini, sejak bayi baru dilahirkan. Kita mestilah membuang kebiasaan ibu-ibu yang “nyogok” anaknya dengan permen agar mereka tidak nangis. Kita mesti mengubah pola pikir masyarakat kita yang senang jalan pintas. Kita mesti mengubah pandangan budaya bahwa rakyat pantas memberi upeti kepada raja dan pegawai-pegawainya.

Ini persoalan budaya. Korupsi di negeri ini tidak semata-mata disebabkan oleh gaji yang rendah atau penegakan hukum yang kurang memadai. Meskipun tidak harus dikatakan bahwa korupsi adalah bagian dari budaya kita, tetapi —paling tidak— kita mestilah mengenali bahwa sebagai penyebab korupsi adalah kebudayaan yang amburadul. Masyarakat kita tidak pernah benar-benar berani menghukum seorang koruptor. Mereka malah diterima dengan baik mana kala mereka mau menyumbang untuk kepentingan kampung, misalnya. Masyarakat kita akan bangga mendapatkan menantu anak seorang penjabat negara yang kaya-raya (padahal gajinya tidak lebih dari 3-4 jutaan). Di tempat-tempat umum para pejabat korup ini akan mendapatkan tempat istimewa karena kekayaan yang mereka miliki. Walhasil, korupsi pun bukanlah perkara yang memalukan, tetapi justru membanggakan. Kejujuran adalah ketololan.

Ini soal pandangan hidup masyarakat. Persoalan budaya.

Sialnya, dalam riuh-rendahnya wacana di negeri aneh ini, persoalan budaya menjadi persoalan yang sangat terpinggirkan. Padahal hampir seluruh aspek kehidupan kita berawal dari kebudayaan. Politik, apa pun soalnya, tak akan pernah bisa kita lepaskan dari kebudayaan. Ekonomi pun sama saja. Pergerakan kehidupan kita dengan segala aspek yang mengikutinya adalah pergerakan budaya. Kita tidak akan pernah akan mencapai kehidupan yang lebih baik bila kita sama sekali tidak pernah mempertimbangkan budaya. Kebudayaanlah yang membentuk pola pikir kita, yang membuat kita memiliki ukuran-ukuran sosial, yang membuat kita paham apakah suatu perbuatan itu baik atau tidak. Hukum dibentuk dari pola budaya. Hukum tidak akan pernah bisa dijalankan bila ia bertentangan dengan pola budaya yang dianut oleh kelompok masyarakat.

Maka marilah kita mulai bicara tentang budaya. Janganlah kebudayaan kita artikan hanya dalam bentuk liukan para penari, lenturnya garis di atas kanvas, atau susunan kata pada puisi. Kebudayaan adalah cara kita makan, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita berbangsa, cara kita mengekspresikan pikiran dan kehendak kita.

Bali bisa memberikan sumbangan besar untuk itu. Telah lama kita memproklamirkan diri sebagai sebuah kelompok masyarakat yang memegang teguh kebudayaan. Kendati pergeseran telah terjadi, dan kebudayaan yang kita lakoni kini tidak sepenuhnya utuh seperti masa-masa lampau (wajar dan tak perlu terlalu disesali), tetapi kita masih memiliki banyak hal yang pantas dijadikan acuan. Mungkin tidak harus dirumuskan secara harfiah, tetapi kita masih memiliki rasa budaya yang kental yang menyebabkan Bali masih memiliki lembaga banjar yang baik, memiliki lembaga subak yang tetap berjalan baik, memiliki ke-jengah-an dan cara halus untuk mengekspresikan kehendak. Pokoknya, Bali masih memiliki nilai-nilai agung yang masih sangat pantas ditimbang-timbang kembali, digali lagi, dikembangkan, atau bahkan mungkin dimodifikasi.

Kita terlanjur terlalu jauh membanggakan kebudayaan kita karena ia “laku dijual di pasar pariwisata”, sementara kita sangat jarang membicarakannya sebagai sebuah bagan dari kehidupan. Kalau kita memahami kebudayaan Bali sebagai bagan dari kehidupan masyarakat Bali, maka kita mestilah senantiasa waspada, menjaganya agar ia tetap memberi ruang semestinya bagi pergerakan hidup kita kini dan memberi tatanan yang jelas dalam upaya kita menghadapi masa depan. Kebudayaan yang baik adalah kebudayaan yang mampu memberi keluasaan individu dalam berkreasi dan memberi peluang bagi masa depan yang lebih baik.

Saya tidak paham, apakah konsep sederhana itu tidak tercerna oleh para tim sukses kandidat presiden yang akan bertarung pada Pemilu 8 Juli mendatang? Paparan visi budaya mereka sungguh sangat memasygulkan.

(Ketut Syahruwardi Abbas)

 
1 Comment

Posted by on June 2, 2009 in Artikel

 

One response to “Mempertimbangkan Budaya (Renungan untuk Capres dan Cawapres)

  1. bunda rizki

    July 2, 2009 at 5:26 am

    betul om… ini para2 calon pejabat mesti harus belajar mengerti artinya kebudayaan …supaya tidak ada budaya korupsi..mmmmmmmmm nyambung khan…hehehehe

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: