Ibu. Pada setiap kali panggilan itu kita beri tempat dalam pikiran, maka yang terbayang adalah gambaran sempurna Dewa Wishnu: memberi kita kesadaran tentang makna pertumbuhan, pemeliharaan, kasih-sayang …

Tetapi, seperti selalu kita lihat, tak banyak orang yang bisa dengan baik mengapresiasi karya “dewa wishnu”. Dalam pandangan kita, manusia paling unggul adalah para pencipta, orang-orang yang mampu menghadirkan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Kita juga selalu “mengagumi” kekuatan perusak: bom, senjata, dan kekuasaan yang cenderung jadi bandit. Itulah bagian yang secara turun-temurun dianggap sebagai “wilayah laki-laki”. Proses pemeliharaan, kasih-sayang, penumbuhan, dan “maintenance” sebagai “wilayah perempuan” adalah kerja kaum lemah: para pembersih kaca, tukang sapu jalanan, dan para petani.

Ibu. Pada setiap kali kata itu kita beri tempat di hati, maka yang terasa adalah cinta. Cinta yang memberi air susu, cinta yang menumbuhkan kecerdasan dalam otak kita, cinta yang kelak menjadikan kita seorang pencipta, pemelihara, atau perusak. Cinta yang jarang kita hargai hanya karena kebetulan ia tidak berwujud nyata seperti batu yang disusun menjadi bangunan. Tidak juga mendatangkan kekaguman karena ia tidak nyata seperti bom yang mampu menghancurkan sebuah kota beserta seluruh isinya.

Memang sebatas itulah “kebudayaan” mewariskan pemahaman kepada kita. Bahkan seorang Aristoteles pun baranggapan bahwa perempuan adalah “laki-laki yang tidak lengkap”. Wanita, kata tokoh pemikir Eropa itu, kurang bisa “mengerami” atau “memasak” darah yang dikeluarkan pada masa haidnya ke taraf yang lebih sempurna menjadi air mani. Karena itu, katanya, perempuan tidak menyumbangkan apa-apa terhadap kelahiran seorang bayi kecuali hanya menyediakan selongsong dan memberi makan untuk pertumbuhannya. Benih dari janin itu harus datang dari laki-laki. Wajarlah bila kemudian Aristoteles beranggapan bahwa sangatlah layak lelaki dewasa menguasai budak-budak, anak-anak, dan perempuan. Laki-laki menguasai wanita karena jiwa wanita memang tidak sempurna, katanya.

Hebatnya lagi, kata family dalam bahasa Inggris sesungguhnya berasal dari kata famulus yang berarti budak domestik, sedangkan familia berarti sejumlah budak yang dimiliki oleh seorang laki-laki dewasa, termasuk di dalamnya istri dan anak-anaknya.

Kini kita berada dalam dunia yang sangat mengagungkan penciptaan dan penghancuran. Penciptaan, katanya, tak akan pernah ada kalau proses penghancuran tidak terjadi. Proses penghancuran itu adalah kerja laki-laki. Dan penciptaan pun, seperti diisyaratkan oleh Aristoteles, hanya mungkin dilakukan oleh laki-laki. Baiklah. Tapi kenapa kita tidak bisa memberi penghargaan besar bagi proses penumbuhan dan pemeliharaan? Padi tidak akan pernah memberi kita beras kalau proses penumbuhan dan pemeliharaan itu tidak ada.

Dunia kita, kini, memang dunia para lelaki. Segala hal yang dianggap menjadi tugas laki-laki adalah tugas utama. Penciptaan dan proses perusakan yang lebih berkesan maskulin menjadi hal yang jauh lebih diagungkan ketimbang proses penumbuhan dan pemeliharaan: tugas Dewa Wishnu.

Dan kini, dunia maskulin itu diperebutkan. Entah siapa yang mulai. Entah siapa yang pertama kali menorehkan garis dalam pemisahan tugas berdasarkan gender. Tiba-tiba saja kita dihadapkan dengannya sejak pertama kali kita bisa memandang matahari. Lalu, kebodohan pun berlanjut: ada yang bergulat dalam perjuangan persamaan gender. Semua berebut di “wilayah maskulin” tadi. Dan menjadi tangan kanan Dewa Wishnu pun dianggap bukan kerja, bukan tugas, dan kesia-siaan.

Akan tiba saatnya nanti kita semua rindu pada sosok ibu: kelembutan yang menumbuhkan dan memeliharakan. Akan tiba saatnya kita nanti akan menciptakan robot-robot bernama “Ibu” karena setiap kita berebut di wilayah penciptaan dan perusakan, wilayah yang pernah dianggap “milik” lelaki. Padahal, sungguh, sosok ibu yang sesungguhnya pastilah bukan sekadar sosok makhluk yang “kebetulan” diberi rahim dan air susu yang tidak pernah kering. Sosok “ibu” adalah sosok yang mampu mengubah daun kering menjadi pupuk dan darinya tersemai aneka tumbuhan dan kehidupan. Sosok “ibu” adalah kita, laki dan perempuan, yang mampu membangun rasa percaya diri pada semua anak kita.

Selamat Hari Ibu.

Kopi Pagi, Bali Tribun, 22 Desember 2011

Apa kabar Yang Terhormat Bapak Presiden RI yang dipilih secara langsung oleh rakyat dengan perolehan suara 60%? Apakah Bapak mendengar cerita tentang Wa Ode Nurhayati yang tiba-tiba menjadi tersangka setelah dia mengungkapkan kecurangan anggota Banggar DPR-RI? Apakah Bapak Presiden Yang Terhormat tidak risi mendengar betapa banyak angota partai Bapak yang terus-menerus disebut-sebut terlibat dalam berbagai korupsi? Jujur saja, Bapak Presiden, kini saya menjadi jauh lebih percaya pada tudingan Nazaruddin ketimbang bantahan-bantahan yang dilontarkan anggota Partai Demokrat yang diseret-seret Nazar.

Negeri ini sudah berada di ambang kehancuran, Bapak Presiden. Sangat sedikit yang patut dibanggakan dari kegiatan pemerintahan di negeri ini, kecuali hal-hal kecil yang diraih anak-anak negeri di antara serpihan-serpihan kehancuran. Masih ada, memang, orang yang bekerja untuk kemanusiaan, untuk kebudayaan, untuk kehidupan sosial, untuk ilmu pengetahuan. Tapi mereka bekerja tanpa benar-benar mendapat perhatian negara, tanpa pernah Anda lirik, Bapak Presiden. Akibatnya, muncul orang semacam Sondang Hutagalung yang berteriak dan meminta perhatian Anda dengan cara membakar diri.

Tahukah Anda, Bapak Presiden Yang Terhormat, bahwa cara itu adalah cara orang yang putus asa? Itulah cara rakyat yang merasa tidak menemukan lagi saluran ekspresi, tidak memperoleh penyalur aspirasi yang cukup efektif, sementara DPR sibuk dengan kepentingannya sendiri, sibuk dengan kepentingan partai, sibuk menggelembungkan rekening pribadi masing-masing, dan sibuk memilih warna Bentley yang sesuai untuk dibawa melenggang di jalan Jakarta yang macet.

Ini negeri hampir tercabik-cabik, Bapak Presiden. Orang-orang gerah dengan pameran kekuasaan oleh orang-orang bebal di Jakarta yang mengaku jadi pengurus partai atau menjadi wakil rakyat atau menjadi pengambil keputusan di pemerintahan. Rakyat Papua gerah dengan korupsi yang kian meluas. Rakyat Kalimantan gerah dengan korupsi yang merajalela. Rakyat Sulwesi, Maluku, Sumatra, NTT, Aceh, Yogya, … dan hampir semua rakyat di negeri ini gerah dengan persoalan-persoalan yang tak pernah terselesaikan di negeri ini. Rakyat muak dengan omong kosong sepanjang hari, sepanjang tahun, sebagai akibat dari politik pencitraan. Rakyat muak.

Hanya saja kami, rakyat, masih sedikit memiliki kesabaran dan cinta. Kami masih bersabar menunggu keajaiban. Kami masih mencintai negeri ini. Karena itu kami tidak ingin mencabik-cabiknya dengan revolusi.

Tapi berapa lama kesabaran itu bertahan? Berapa lama rasa cinta itu bisa menjadi alasan untuk menahan kegeraman dan kegerahan berkepanjangan akibat amburadulnya pemerintahan di negeri ini?

Ingatlah, Bapak Presiden, Indonesia adalah sebuah bangsa yang dibangun di atas serpihan-serpihan beragam suku-bangsa yang diikat ”hanya” oleh sebuah komitmen. Jika komitmen itu terus dicederai, terus dikhianati, terus diberaki oleh para koruptor dan petualang-petualang politik, sangatlah sulit mempertahankan komitmen bersama tadi untuk merekatkan mozaik Indonesia yang terdiri dari beragam suku dan kebudayaan itu.

Kami sangat khawatir, Bapak Presiden. Sangat khawatir tidak kuasa mempertahankan kesabara. Khawatir tidak mampu lagi mempertahankan cinta kami. Khawatir tidak menemukan lagi alasan untuk mencintai Indonesia.

Kopi Pagi, Harian Bali Tribun, 12 Desember 2011

Terpilih jadi apa?

Ia pun bercerita tentang suku Mosuo yang hingga kini tetap kukuh berpegang pada tradisi matriarchat dan sekaligus menjadi pelaku poliandri yang sah dan legal. O la la … tentu saja cerita si pemandu wisata itu sangat tidak patut dipercaya. Ia melebih-lebihkan di banyak bagian untuk menarik minat wisatawan.

Tapi, inilah cerita yang sebenarnya.

Suku terasing Mosuo tinggal di sekitar wilayah Danau Lugu yang sangat indah, berada di antara belantara lebat dan pegunungan. Masyarakatnya masih memegang teguh adat turun-temurun selama ribuan tahun. Mereka menganut salah satu sekte agama Budha yang menganggap Lama sebagai pimpinan tertinggi. Peran Lama sangat penting bagi seluruh prikehidupan mereka.

Pada suku Mosuo, perempuan memegang peran sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Perempuanlah yang berperan sebagai kepala keluarga. Perempuanlah yang mengatur segala tetek-bengek kehidupan keluarga yang biasanya terdiri dari 10 hingga 30 anggota.

Perempuan suku Mosuo yang bertindak selaku kepala keluarga sangat dihormati. Seluruh anggota keluarga, tak terkecuali, laki dan perempuan, tunduk pada setiap keputusan sang kepala keluarga. Perempuan inilah yang bertanggung jawab atas seluruh anggota keluarga.

Perempuan suku Mosuo yang telah berusia 13 tahun segera saja ditahbiskan sebagai perempuan dewasa melalui sebuah upacara khas. Malam harinya ia bebas memilih lelaki mana saja yang disukainya untuk datang ke bilik rumahnya, memadu cinta di sana. Hanya malam hari si ”lelaki pilihan” boleh tinggal di bilik sang gadis. Keesokan harinya, pagi-pagi benar, lelaki itu harus sudah pergi. Ia boleh datang lagi malam selanjutnya jika si gadis masih menginginkannya. Untuk itu, si gadis akan memberi isyarat dengan membuka pintu. Jika pintu si gadis tertutup, itu pertanda lelaki tadi tak diinginkan lagi. Sangat mungkin si gadis telah berpindah ke lain hati.

Begitulah mereka melewatkan ”perkawinan” tanpa pernikahan. Pihak perempuan yang menentukan ia menerima siapa dan menolak siapa. Perempuan pula yang memutuskan kapan hubungan dimulai dan kapan diakhiri. Jika hubungan itu menghasilkan anak, maka si anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab si perempuan. Tak ada hak sedikit pun pada laki-laki. Lagi pula, yang tahu siapa ayah si anak kan hanya si perempuan. Hanya ia yang tahu dengan siapa saja ia melakukan hubungan.

Inilah yang menyebabkan suku yang kini berjumlah sekitar 50.000 orang itu disebut sebagai pelaku poliandri. Karena kekuasaan begitu besar ada di tangan perempuan, maka kawasan tempat tinggal mereka sering pula dipanggil dengan sebutan Kawasan Danau Perempuan.

Kini wisatawan dari berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, doyan bertandang ke kawasan pegunungan sejuk itu. Tentu saja banyak wisatawan lelaki yang otaknya dipenuhi angan-angan menjadi ”lelaki pilihan” yang dibukakan pintu oleh gadis-gadis Mosuo. ”Saya banyak mengantarkan tamu dari Jakarta ke sana. Tak sedikit yang rela tinggal tiga-empat hari dengan harapan bisa berkenalan dengan gadis setempat dan dipilih menjadi pendamping sang gadis,” celoteh pemandu wisata yang berjanji menguruskan segala keperluan perjalanan cukup jauh dari Guangzhou ke Danau Lugu.

Hubungan tanpa ikatan pada suku ini dikenal dengan istilah Axia. Inilah perkawinan bebas tanpa ikatan. Kaum lelaki Mosuo menyebut para perempuan mereka Axia yang berarti ”teman intim” dan para perempuan menyebut kaum lelaki atau kekasih sebagai Azhu. Tidak ada ikatan apa pun, semua bebas merdeka. Hubungan lebih bersifat mutual dan kasih sayang. Kendali sepenuhnya ada di tangan kaum perempuan.

Konon industri pariwisata dengan sangat tidak tahu malu ”menjual” tradisi ini kepada calon wisatawan yang acap kali ”terbakar” oleh keinginan berpetualang dalam tradisi unik itu. Tentu saja sangatlah tidak mudah mendapatkan kesempatan mengisi bilik gadis Mosuo. Bahkan hampir tak mungkin. Sebab gadis-gadis Mosuo hanya akan memilih lelaki yang telah mereka kenal sejak kecil.

Tapi, aha, industri pariwisata tentu tak kehilangan akal. Mereka pun menciptakan gadis-gadis Mosuo gadungan yang siap menerima kehadiran wisatawan tolol yang telah terbakar syahwat ke dalam pelukan tradisi palsu.

Kopi Pagi, Harian Bali Tribun, 9 Desember 2011

Kalau pun ada keinginan untuk melakukan peninjauan atau merevisi, menurut Wirata, hendaknya dilakukan setelah perda itu berjalan lima tahun. Kini Perda RTRW itu baru berjalan tiga tahun.
“Pemerintah, dalam hal ini Gubernur Bali Made Mangku Pastika, harus mampu mengamankan dan menjalankan perda tersebut. Karena sebelum Perda No.16/2009 ditetapkan para bupati/wali telah ikut serta memberikan masukan dan dilibatkan dalam sosialisasi,” ucapnya sembari mempertanyakan, kenapa belakangan ini justru para bupati/wali kota yang ramai-ramai ingin melakukan revisi. “Saat sosialisasi maupun untuk memberikan masukan perda itu semuanya sudah dilibatkan. Ada apa justru akhir-akhir ini muncul keinginan untuk melakukan revisi?” tanya Wirata Dwikora.

Pertanyaan sama menyebar di hampir semua benak orang yang hadir dalam dengar pendapat di Gedung DPRD Bali itu. Secara sangat terbuka mereka membeberkan betapa para bupati/walikota se-Bali telah dicekoki oleh kepentingan investor. Maka tak terhindarkan lagi, rapat dengar pendapat itu pun dipenuhi aroma keprihatinan dan sedikit emosional. ”Sudah sekian kali para bupati mengadakan pertemuan dengan para investor, tapi tak sekalipun mereka bertemu dengan kami para sulinggih dan budayawan,” ungkap seorang sulinggih.

Dalam kondisi seperti sekarang, di mana persoalan RTRW Bali menjadi begitu krusial, di mana kasus-kasus pelanggaran RTRW yang dilakukan para investor begitu sering terdengar, di mana perizinan pembangunan kawasan wisata begitu mudah dikeluarkan oleh para bupati tanpa terlalu memedulikan dampak-dampak lingkungan dan sosial, maka usulah revisi Perda RTRW Bali (yang justru datang dari para bupati/walikota) itu tentu sangat mudah menyulut kecurigaan: Pasti ada tangan investor bermain di balik usulan kontroversial ini.

Memang ada berbagai kepentingan investor yang berbenturan dengan ketetapan RTRW Bali yang banyak mengakomodir bhisama (semacam fatwa) dari Parisada Hindu Dharma (PHDI) tentang kawasan suci. Sebutlah, misalnya, tentang ketinggian gedung yang tidak boleh melebihi ketinggian pohon kelapa. Bagi investor, ketentuan ini menyebabkan mereka harus merogoh kocek lebih dalam untuk membebaskan lahan yang lebih luas untuk membangun hotel dengan ratusan kamar. Begitu juga dengan kawasan-kawasan suci yang tidak boleh dijamah untuk kepentingan di luar agama dan adat. Padahal kawasan-kawasan itu sebagian besar merupakan kawasan yang sangat ideal untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata.

Wajar kalau kemudian muncul tarik-ulur antara pemerintah sebagai lembaga yang berkewajiban menjaga Bali dan investor sebagai pihak yang menginginkan hal terbaik yang bisa diperoleh dari uang yang ditanamkannya di Bali. Wajar kalau kemudian para investor berupaya sekuat tenaga untuk mencari ruang bagi kepentingan investasinya, termasuk berusaha mendekati para pemangku kekuasaan untuk mengubah aturan-aturan yang mereka anggap kurang menguntungkan. Mereka tentu tidak terlalu merasa berkepentingan dengan urusan bhisama para pandhita yang menjadi hambatan dalam meraih keuntungan sebesar-besarnya.

Di sisi lain, para bupati/walikota memiliki kepentingan meraup dana sebanyak mungkin melalui perizinan dan perpajakan yang bisa mereka peroleh dengan memberikan ruang bagi pembangunan berbagai fasilitas yang diusahakan oleh para investor. Ada juga kecurigaan-kecurigaan yang beredar yang menyatakan bahwa di balik derasnya perizinan yang begitu mudah keluar dari meja para bupati dan jajarannya, ada permainan dana besar yang menggelembungkan saku pribadi oknum tertentu.

Kepentingan. Itulah persoalan kita di Bali. Begitu banyak kepentingan yang simpang-siur yang tidak selalu sejalan dalam pembangunan di Bali. Begitu pulalah yang diisyaratkan oleh filosofi rwa bhinedha yang diyakini masyarakat Bali: selalu ada yang bergerak di kegelapan, dan selalu juga ada yang mencoba berjaga di kecerahan. Di sinilah nurani mestinya berperan.

Dan untuk urusan RTRW kita memang harus berani berkata ”Tidak” untuk hal-hal yang akan menghancurkan Bali. Kalau menjadi ”kaya” harus dilalui dengan merusak tatanan dan lingkungan Bali, maka rasanya lebih baik kita memilih jadi masyarakat yang sederhana saja. Kita mesti berani berkata ”Stop pembangunan hotel, villa, restoran, dan segala jenis sarana kepariwisataan, jika itu menjadikan ruang Bali amburadul dan kesucian tanah Bali tercemar.”

Jika para pandhita telah marah dan berdo’a dengan nada keras seperti yang diucapkan pada pertemuan di DPRD Bali pekan lalu itu, maka semestinyalah kita merenung. Melanggar bhisama para pandhita itu bisa mendatangkan dua sanksi: skala dan niskala. Kerusakan diri dan alam sangat besar kemungkinannya akan terjadi akibat sanksi niskala. Ini jauh lebih mengerikan ketimbang sekadar sanksi yang dihasilkan sistem peradilan yang sangat mungkin bisa disesatkan.

Mari berjaga.

Kopi Pagi, Harian Bali Tribun, 28 November 2011

Tapi apa lacur, ditunggu berbulan-bulan, dana pembelian tanah milik warga Dusun Sari Mekar, Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt itu tak kunjung turun. Hanya sebagian dari seluruh biaya pembebasan tanah, memang. Sebab, sebagian (di desa berbeda) telah dilunasi. Rakyat pun marah. Bukan semata karena keterlambatan berbulan, tetapi juga karena mereka merasa dibedakan. ”Kenapa di kawasan lain sudah dilunasi sementara kami harus menunggu berbulan-bulan?” tanya warga.

Karena kesal, warga pun mengancam bakal menghentikan secara paksa proyek raksasa yang dibiayai APBN, APBD Bali, dan APBD Buleleng itu. Entah dengan cara apa mereka ”menghentikan paksa” proyek yang direncanakan rampung pada tahun 2014 itu. Tapi pelaksana proyek, PT Nindya Brantas KSO mengaku khawatir juga mendengar ancaman itu. ”Kami tidak tahu menahu soal pembayaran pembebasan tanah. Tapi kalau benar masyarakat melaksanakan niatnya, jawal penyelesaian proyek ini bisa molor,” ungkap Komang Gede Indira, Humas PT Nindya Brantas.

Sekali lagi, ini pelajaran sangat penting bagi pengambil kebijakan di daerah. Janganlah rakyat terus saja dianggap bodoh, terus saja diperlakukan seperti ”panjak” di masa raja-raja masa lalu. Kini rakyat punya hak berdaulat. Kini para bupati, gubernur, presiden, dan seluruh jajarannyalah yang menjadi ”panjak” rakyat. Mereka dipilih dan digaji oleh rakyat. Bumi beserta seluruh isinya adalah milik rakyat (negara). Para petinggi hanya berfungsi sebagai pengelola, sebagai manajer. Tidak lebih, tidak kurang.

Karena itu, rakyat tidak boleh diperlakukan seenak perut penguasa seperti raja-raja memperlakukan rakyat. Tak boleh, atas nama kehati-hatian dan atas nama administrasi, kemudian bupati dan jajarannya merasa berhak menunda-nunda pembayaran ganti rugi atau upah atau apa saja yang menjadi hak rakyat.

Rakyat adalah air yang mengalir menyejukkan jika ia diperlakukan baik, jika ia diberi saluran yang benar. Jangan pernah memperlakukan air tidak pada azas kepatutan, tidak pada azas kebenaran, tidak pada azas kealamiahan. Jangan coba-coba membendung arus air, sebab suatu saat ia akan menerjang dengan dahsyat, menghancurkan apa saja yang ada di hadapannya.

Terlalu banyak contoh yang bisa kita pelajari dari sejarah. Terlalu sering Bali dilanda ketidaknyamanan karena rakyat diperlakukan tidak sepatutnya. Terlalu sering rakyat menjadi air bah dan menerjang membabi buta karena putus asa, karena mereka merasa seluruh lorong telah mampat, karena mereka tidak menemukan cara untuk bergerak ke depan.

Kita paham belaka makna kehati-hatian pengelolaan keuangan. Tapi, bukankah semua hal (seharusnya) sudah tertata, sudah tersistem, dan (sekali lagi, seharusnya) aplikatif? Bukanlah seharusnya sebuah sistem dibangun agar juga memudahkan semua pihak melaksanakan seluruh kebijakan dengan efisien (juga cepat)? Bukankah seharusnya sistem pengadministrasian kegiatan pemerintahan berpihak bagi kepentingan umum? Bukankah seharusnya kehati-hatian menjadi unsur yang secara otomatis terlaksana dalam sebuah sistem yang baik?

Untuk birokrasi pemerintahan di negeri ini, terlu sering kita mendengar sindiran ”Jika bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah?”

Jadi, apa pun alasannya, membuat rakyat kesal hingga mengancam akan menghentikan paksa sebuah proyek yang sangat vital seperti pembangunan Bendungan Titab sangatlah tidak bijaksana. Tanah rakyat telah diambil, maka ganti rugi harus segera dilaksanakan sesuai perjanjian semula. Jika tidak, jika rakyat benar-benar melaksanakan niatnya untuk menghentikan paksa proyek penting itu, maka kita akan bersedih berkali-kali. Sedih karena rakyat tidak didengar oleh pemimpin yang dipilih dan digaji oleh rakyat, sedih karena ratusan orang dirugikan, sedih karena ternyata birokrasi kita masih saja lamban dan senang berlamban-lamban, sedih karena ternyata benar kata orang: rakyat hanya diperlukan saat pemilu(kada) saja, sedih karena ….

Kopi Pagi, Bali Tribun, 25 November 2011

Apa boleh buat. Pedih memang. Penantian panjang untuk meraih gelar juara di ajang SEA Games kembali terkubur. Tapi untuk kali ini kekalahan Tim Merah Putih tidak membuat kita berduka. Kita menerima kekalahan itu dengan sedih. Memang. Tapi permainan Egi Melgiansyah dan kawan-kawan sangatlah membuat kita bungah. Mereka tampil luar biasa. Trengginas. “Kita sudah mencapai hasil puncak. Kami harus syukuri dan terima. Aku bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah diberikan kepada kami pada babak pertama, kedua, hingga perpanjangan waktu,” ungkap Titus Bonai (Tibo) kepada wartawan seusai pertandingan. Ia mengucapkan selamat kepada tim juara dan menerima kekalahan.

Ada banyak cara untuk melihat kekalahan seperti ini. Kita bisa saja melihatnya sebagai kegagalan berulang setelah lebih dari 20 tahun bangsa ini tidak merasakan kegembiraan sebagai juara di ajang resmi persepakbolaan. Bisa saja kita menganggapnya sebagai semacam ”kutukan” dengan segala latar belakang yang bisa kita susun berderet-deret, mulai dari kisruh PSSI, ketidakprofesionalan pemain, kecenderungan untuk tidak disiplin, atau tidak adanya mental juara. Kita juga bisa melihat kekalahan ini sebagai sekadar kejadian biasa, sama saja dengan ratusan peristiwa yang acap kita lihat di televisi. Kekalahan ini tidak beda dengan cerita tentang peradilan yang tidak becus, politik korup, dan mental maling di hampir seluruh jajaran pengelola negara. Semua itu hanyalah rangkaian peristiwa-peristiwa besar yang lewat begitu saja dan terlupakan: Kita tidak belajar apa-apa dari sana. Terlalu banyak kebusukan, terlalu banyak keteledoran, terlalu banyak kegagalan, terlalu banyak kekecewaan, hingga kita terbiasa dan menganggapnya biasa-biasa saja.

Tapi kita juga bisa melihat sisi lain yang lebih bercahaya, yang lebih mencerahkan. Kekalahan Tim U-23 dalam ajang SEA Games pastilah memedihkan. Benar. Tapi kita bisa melihat begitu banyak hal positif pada tim ini. Dalam pandangan saya, inilah tim terbaik yang pernah dimiliki Indonesia dalam kurun 20 tahun terakhir. Inilah tim yang membuat kita sangat betah berlama-lama di depan televisi menyaksikan kenyinyiran para komentator hanya karena sedang menunggu Tibo dkk akan berlaga. Inilah tim yang membuat kita lebih bisa menegakkan kepala sembari berkata, ”Ada masa depan di sini.”

Masa depan itu jelas terlihat pada Tim U-23 kita. Masa depan persepakbolaan kita nyata tampak pada Kurnia Meiga, Gunawan Dwi Cahyo, Abdul Rahman, Hasim Kipuw, Egi Melgiansyah, Oktovianus Maniani, Andik Vermansyah, Titus Bonai, Patrich Wanggai, dll. Masa depan sepak bola Indonesia juga akan sangat menjanjikan di tangan Coach Rahmad Darmawan. Yang tak kalah penting, masa depan persepakbolaan Indonesia sangat ditentukan oleh dukungan yang begitu besar dari pecinta sepak bola tanah air. Kita punya pelatih dan pemain hebat. Kita punya suporter luar biasa.

Lalu apa lagi?

Ini saatnya pengurus PSSI mawas diri. Timnas U-23 seperti memberi teguran keras kepada PSSI. Mereka seperti berkata, ”Tanpa sentuhan tangan PSSI pun kami bisa memberikan sesuatu kepada persepakbolaan nasional.”

Maka, kini, tugas PSSI adalah ”diam” saja. Tak perlu terlalu banyak campur tangan. Biarkan saja RD membangun tim ini dengan kebebasan penuh. Jangan ambil tindakan aneh-aneh lagi. Jangan sok tahu, menganggap RD gagal lalu menggantikannya dengan pelatih Tarkam dari Belanda atau Jerman atau dari aman pun. Sokong RD dengan memenuhi semua kebutuhannya untuk membangun tim yang baik.

Pengalaman mengajarkan, campur tangan PSSI selalu menghasilkan kebobrokan. Timnas senior adalah contoh paling jelas. Kompetisi Liga Indonesia adalah contoh lain. Karena itu, kini saatnya PSSI duduk manis saja, biarkan RD bekerja dengan tenang.

Sekali lagi, satu-satunya tugas PSSI adalah DIAM.

Kopi Pagi, Harian Bali Tribun, 23 November 2011

Alkisah, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana membantah adanya fasilitas di dalam Rumah Tahanan Salemba seperti kamar mewah yang diceritakan oleh mantan narapidana, Syaripudin S. Pane, melalui rekaman video yang dibuatnya dan disiarkan oleh banyak stasiun televisi.

“Tidak ada bukti adanya kamar mewah di dalam rutan. Dan blok-bloknya juga sudah berubah,” kata Denny saat mengunjungi Rutan Salemba, Rabu (16/11).
Pada saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke rutan Salemba, Wamenkumham Denny Indrayana datang bersama Menkumham Amir Syamsuddin. Mereka mengitari setiap blok yang ada di Rutan Salemba untuk mengetahui apakah benar kehidupan di dalam rutan sesuai dengan pernyataan Syaripudin yang pernah ditahan pada 2007-2008 lalu.
Menkumham dan Wamenkumham tidak menemukan adanya berbagai fasilitas seperti kamar mewah serta arena perjudian. Sidak yang dilakukan oleh menteri dan wakil menteri itu sudah diketahui oleh para petugas rutan. Pasalnya, ketika tiba di pintu rutan, mereka disambut dengan tabuhan rebana yang dilakukan oleh anak-anak.

Pengamat komunikasi UI, Effendy Ghazali menilai ‘sidak’ yang dilakukan Menkumham Amir Syamsudin hanya pencitraan belaka, bukan sidak dalam arti sesungguhnya untuk memperbaiki keadaan.

“Kalau sidak yang benar adalah untuk memperbaiki dan mencocokkan laporan Syaripudin Supri Pane. Tapi kalau LP Salemba sudah dipersiapkan anak buahnya itu bukan sidak, melainkan pencitraan,” ujar Effendy di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, berdasarkan keterangan sejumlah wartawan yang ikutdalam ‘sidak’ Menkumham Amir Syamsudin dan Wamenkumham Denny Indrayana diketahui bahwa suasana LP Salemba sudah berubah. Sejumlah anggota pramuka tampak berjejer di sana. Sejumlah staf LP pun sudah disiapkan menyambut menteri.

Komisi Hukum DPR pun mengkritik gaya kepemimpinan Menkumham Amir Syamsuddin dan Wakilnya Denny Indrayana. Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Nasir Djamil dari PKS mengatakan respons cepat Amir dan Denny menanggapi beredarnya video kesaksian mantan narapidana, hanya reaktif dan pencitraan belaka.

Ini lagi: Terjadi di Kalimantan Timur. Ada dugaan kuat terjadi pembantaian orangutan Kalimantan jenis Morio (Pongo Pygmeus Morio) di areal sawit PT Khaleda Agroprima Malindo, anak usaha Metro Kajang Holdings Bhd asal Malaysia. Dugaan itu dibuktikan dengan puluhan foto dan rekaman video. Tapi hal itu dibantah Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Farouk Ishak.

“Saya sudah katakan berkali-kali bahwa pemerintah daerah, baik provinsi dan Kutai Kartanegara bersama dengan kepolisian di Polda dan Polres, sudah ke lapangan. Kita tidak menemukan bukti adanya pembantaian itu,” kata Awang kepada wartawan usai menghadiri Rapat Paripurna ke-33 di Gedung DPRD Kaltim, Jl Teuku Umar, Samarinda, Jumat (18/11).

Menurut Awang, tidak ada yang perlu diragukan karena tidak ada bukti-bukti terjadinya pembantaian orangutan, sebagaimana yang ramai diberitakan di media massa.

“Pasti, jangan diragukan. Kita juga sangat terganggu dengan pemberitaan itu, seolah-olah kita tidak perduli. Padahal selama ini, kita bekerjasama dengan konservasi orangutan dan pengusaha,” ujar Awang.
Saat ditanya tentang hasil penelitian tulang orangutan yang dilakukan peneliti orangutan Dr Yaya Rayadin dari Universitas Mulawarman, diduga mati tidak wajar serta beredarnya foto-foto kondisi orangutan yang mati cukup mengenaskan dan diduga berada di areal sawit perusahaan tersebut, Awang kembali menyangkal.
“Ya diusut foto-foto itu darimana? Kan ada polisi yang menyelidikinya. Kita juga lakukan penyelidikan. Kalau setelah penyelidikan, tentu ada penyidikan,” katanya.

”Hahahahahaaaaa … Sidak? Hahahahahaha,” komentar keponakan saya saat menyaksikan berita kedua Sidak pejabat itu di televisi. ”Sidak apaan kok disambut seperti itu?” katanya tentang keriuhan Sidak Menkumham ke Rutan Salemba. Ia menduga, sebelum sang menteri bersama rombongan datang melakukan ”Sidak”, tentu telah dipersiapkan segala-galanya secara cermat dan sesuai kebutuhan pencitraan.

Lalu tentang Sidak sang Gubernur yang menghasilkan ”Tidak ada bukti mengenai pembantaian orangutan” itu, keponakan saya berkomentar lebih konyol lagi. ”Masak sih orang disuruh membantai orangutan di hadapan gubernur dan kapolda dulu agar ditemukan bukti? Saya kok merasa jadi sangat bodoh, Om. Kayaknya kecerdasan saya sangat dilecehkan, deh, Om,” kata ponakan saya, mahasiswa sebuah perguruan tinggi ternama di Jawa.

Para pejabat kita lucu ya?

Kopi Pagi, Harian Bali Tribun, 21 November 2011

SANGAT

Kendatipun ada penegasan bahwa Nasdem sebagai organisasi massa (Ormas) tidak serta-merta terlibat dalam Partai Nasdem, namun tetap saja akan ada pertanyaan tentang independensi saya sebagai wartawan, misalnya, jika saya tetap mengenakan jaket biru. Saya sangat paham kenapa Sri Sultan Hamengkubuwono X mengundurkan diri dari organisasi itu. Saya yakin banyak pengurus dan anggota Ormas Nasdem yang akan mengundurkan diri, mengikuti jejak Sri Sultan. Atau, paling tidak, akan menarik diri secara perlahan, diam-diam, tidak lagi terlalu aktif.

Langkah Nasdem untuk mendeklarasikan Partai Nasdem mempertegas kemenangan ”faksi politik” dalam tubuh organisasi besutan Surya Paloh dan Sri Sultan itu. Dalam sosialisasi ke berbagai daerah tahun lalu, baik Surya Paloh, Syamsul Mu’arif, Sri Sultan, dan pengurus lainnya selalu berkata bahwa ”Mendirikan partai politik adalah halaman ke-999 dari 1000 halaman buku perjalanan Nasdem.” Mereka juga selalu mengumandangkan kalimat indah ini: ”Nasdem hanya akan menjadi partai atau mendirikan partai politik kalau yakin akan lebih besar dari Golkar, PDI-P, maupun Demokrat.” Pernyataan yang sama masih terus didengung-dengungkan saat Rapat Pimpinan Nasional Ormas Nasdem di JCC, 30 Januari-1 Februari 2011 lalu.

Lewat 5 bulan setelah ulang tahunnya yang pertama, pernyataan-pernyataan itu ”dilanggar” sendiri oleh para petinggi Nasdem. Mereka tidak mampu menahan keinginan berkuasa melalui politik praktis. Mereka mendirikan partai.

Lalu, apakah mereka kini yakin telah (bisa) lebih besar ketimbang Golkar, PDI-P, dan Demokrat? Apakah mereka sudah bekerja dengan sangat luar biasa sehingga menganggap dirinya telah melewati 998 halaman dari 1.000 halaman buku perjuangan sebagai ormas? Jujur, saya sangat tidak yakin. Bahkan, sepengetahuan saya, program ormas itu pun belum benar-benar tersusun dengan sistematis. Apa yang ditelurkan Rapimnas di Jakarta awal Februari lalu hanyalah kilasan-kilasan pikiran yang tidak tersusun secara sistematis. Sementara itu, sebagian besar anggota yang dihimpun organisasi ini adalah orang-orang yang bersedia bergabung karena Nasdem ”bukan partai politik.” Mereka berasal dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk orang-orang yang enggan bergabung dengan parpol atau bersinggungan dengan politik praktis. Tentu saja akan sangat sulit ”menarik” mereka ke parpol baru.

Sialnya, ada kesan bahwa Ormas Nasdem hanya dijadikan jaring penangkap binatang buruan. Setelah terkumpul mereka digiring ke ”peternakan” partai politik. Seribu alasan bisa disampaikan untuk menolak anggapan ini. Tapi itulah salah satu kesan yang muncul di antara banyak kesan lain.

Konon parpol Nasdem dipaksakan segera muncul karena ingin mengekor keberhasilan Partai Demokrat yang didirikan ketika PDI-P yang berkuasa mulai kehilangan pamor, sementara keyakinan masyarakat terhadap partai-partai lama belum benar-benar pulih. Kini mereka melihat gerbong Partai Demokrat yang berkuasa pun mulai kehilangan arah dan beragam persoalan mengikis kepercayaan masyarakat padanya. Mereka beranggapan, inilah saatnya mendirikan partai baru.

Namun ada persoalan besar yang dihadapi Partai Nasdem yang telah disahkan oleh kementerian Hukum dan HAM itu. Masyarakat sudah terlampau muak dengan partai politik. Harapan baru dengan kehadiran partai baru pun dinodai oleh Partai Demokrat. Pada awalnya, membuncah harapan bahwa Partai Demokrat, dengan SBY-nya, akan membawa angin baru dalam perpolitikan nasional. Tapi, setelah rakyat memberi kepercayaan sangat besar, setelah Partai Demokrat berkuasa, harapan itu tertanam menjadi hanya tinggal harapan. Ternyata Partai Demokrat dan SBY tidak membawa perubahan apa-apa. Yang mencuat ke permukaan justru kemerosotan moral pemimpin, korupsi di mana-mana, dan penegakan hukum yang amburadul.

Kini masyarakat tidak akan dengan mudah membangun harapan yang sama. Tidak untuk PD, tidak juga untuk partai lain.

Di sisi lain, sebagian orang yang bergabung dalam Ormas Nasdem pun merasa dikecewakan. Tidak semua orang bersedia bergabung dengan partai yang dengan jelas mengekor popularitas Ormas Nasdem. Nama tetap menggunakan ”Nasdem”, logo pun menggunakan logo Nasdem (hanya dibalik). Maka, wajar jika seorang dosen di sebuah perguruan tinggi negeri mengaku melipat jaket Nasdem-nya, tidak akan pernah lagi menggunakannya dengan bangga seperti beberapa bulan lalu sebelum Partai Nasdem diluncurkan.

Kecurigaan sebagian orang sepertinya terbukti: Ormas Nasdem hanya digunakan untuk menjaring orang untuk kemudian digiring ke kandang parpol.

Kopi Pagi, Harian Bali Tribun, November 2011

Itulah megalomania. Itulah sikap orang yang terjangkit penyakit kejiwaan yang dikenal dengan istilah megalomania yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti suatu kelainan jiwa yang ditandai oleh khayalan tentang kekuasaan dan kebesaran diri. Sedangkan menurut terminologi medis yang didefinisikan oleh Online Medical Dictionary, Universitas New Castle Inggris, adalah suatu kondisi mental di mana pasien memiliki delusi mengenai kebesaran diri berlebih dan perasaan kebesaran atas dirinya sendiri. Pada orang yang terjangkiti megalomania, muncul kepercayaan diri yang berlebihan, tidak mau tunduk pada kenyataan, dan merasa memiliki kemampuan luar biasa dan bahkan potensi terpendam yang hebat. Akibatnya, kaum megalomania cenderung membutuhkan kekuatan total untuk melakukan kontrol terhadap segala hal, termasuk terhadap orang lain, dan cenderung kurang berempati atas segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kebutuhannya itu.

Kaum megalomania juga cenderung sangat mencintai diri sendiri. Cenderung narsisistik. Karena itu, Narcissistic Personality Disorder (NPD) adalah definisi klinis moderen atas penyakit jiwa yang dikaitkan dengan megalomania.

Janganlah terlalu heran jika ada orang yang begitu getol menderetkan beragam sebutan di depan dan belakang namanya. Jangan juga heran jika ada orang yang sangat bernafsu mendirikan dan mengetuai beragam organisasi. Jangan pula tercengang menyaksikan orang yang selalu berusaha mendapat tempat duduk paling depan pada setiap acara. Itulah orang-orang yang selalu berfantasi tentang kehebatan diri. Ia akan berjalan dengan kepala mendongak, menyapa orang dengan satu-dua kata seperti anjing menggeram, dan memagari rumahnya dengan pagar tinggi dengan pintu gerbang perkasa bak istana raja-raja.

Raja-raja. Benar. Mereka, kaum megalomania, memimpikan dirinya berposisi menjadi raja: tak terbantah, tak tertolak, segala keinginannya harus terlaksana, dan mengharuskan setiap orang yang berada di dekatnya selalu tunduk, selalu tafakur, selalu mendengar, dan melaksanakan apa saja titahnya.

Menurut Sigmund Freud, megalomania tumbuh dari narsisisme kedua. Narsistis ini bersifat patologis. Artinya, megalomania adalah narsistik yang sakit. Penderitanya memiliki kepercayaan diri yang dibesar-besarkan, dan diyakini secara absolut. Mereka cenderung enggan menerima kritik, kendatipun ia tahu ia melakukan kesalahan. Hal ini terjadi karena keyakinan yang menganggap diri maha sempurna dan tidak mungkin melakukan kesalahan.

Bayangkanlah jika orang semacam ini memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang berpengaruh terhadap orang banyak. Bayangkanlah jika kaum megalomania megang kekuasaan kenegaraan atau perusahaan. Akan banyak ketidakwarasan yang diciptakannya. Akan muncul masalah-masalah besar.

Kekuasaan yang ada di tangan kaum megalomania akan menghasilkan keputusan megalomania yang ditetapkan oleh pemimpin yang sakit. Tentu saja hal itu akan mengarah pada kehancuran, karena landasan yang digunakan adalah irasionalitas, bertujuan hanya untuk memenuhi hasrat kebesaran yang dimiliki oleh sang pemimpin megalomania. Tidak berpihak kepada yang dipimpin. Bahkan tidak berdasar pada kenyataan sama sekali.

Jadi, sesungguhnya, orang-orang yang senang berada di angin, senang menjadikan dirinya bahan sanjungan, senang mengumbar kelebihan diri sendiri, sering memasang iklan untuk menunjukkan keagungan diri sendiri, senang mempertontonkan kekuasaan di hadapan bawahannya, dan sangat anti pada kritik, adalah orang-orang yang sakit jiwa.

Ia sakit. Pantas dikasihani. Harus disembuhkan, tidak disingkirkan.

Kasus paedofilia akan cenderung meningkat. Sebab, seperti diungkapkan Prof. Dr. L.K. Suryani, Sp.KJ, selain mengalami trauma berkepanjangan, korban paedofilia punya kecenderungan untuk menjadi paedofil pula ketika ia dewasa. Ini semacam ”penularan” ala vampire dalam cerita-cerita film picisan hollywood. Seorang paedofil menularkan kebiasaan itu kepada dua tiga orang korban, yang tertular menularkan lagi pada anak-anak lain. Begitu terus membentuk deret ukur atau penyebaran dengan pola piramidal.

Padahal, biasanya, kaum paedofil sangat pembosan dan tidak cukup hanya menggagahi satu dua anak. Tahun 1996, seorang warga Amerika Serikat bernama James, misalnya, dikabarkan melakukan pemerkosaan dan penyiksaan terhadap 180-an anak miskin di Bali selama empat tahun. Hingga kini lelaki bejat itu tidak jelas rimbanya. Pada tahun yang sama, di Lombok muncul nama William Stuart “Bill” Brown. Bersama tiga temannya  ―yang oleh anak-anak setempat biasa disapa Peter Hijau, Peter Kuning, dan Robert― Bill memangsa tak kurang dari 14 anak. Komplotan ini lolos dari kejaran polisi. Namun, kemudian diketahui, Bill yang pernah menjadi diplomat Australia dan belakangan bekerja sebagai pengajar bahasa Inggris, mendekam di Bali dan berganti nama menjadi Tony. Di Bali, ia kembali merayu anak-anak kecil dengan uang, mainan, es krim, atau baju baru. Tony baru tertangkap pada 6 Januari 2004, sebelum akhirnya divonis 13 tahun penjara. Ia bunuh diri di sel Lapas Amlapura, Karangasem, pertengahan Mei 2004. Kasus lain melibatkan Mario Mannara, bule asal Roma, Italia, kelahiran tahun 1944. Pria gaek itu disebut-sebut mencabuli sembilan anak kecil, sebelum ditangkap tahun 2001 dan dijatuhi hukuman 10 bulan penjara. Mario beruntung, ia mendapat potongan masa tahanan, sehingga praktis hanya meringkuk empat bulan di Lapas Buleleng.

Kasus-kasus itu hanyalah puncak gunung es yang sempat terlihat. Mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Meutia Hatta, pernah membeberkan, jumlah kasus paedofilia sama besar dengan jumlah perkosaan terhadap orang dewasa.

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dalam Laporan Perkembangan Penelitian Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak di Lingkungan Pariwisata Tahun 2004 menyebutkan, paedofil asing yang beroperasi di Indonesia umumnya berkewarganegaraan Australia, Jerman, Kanada, Belanda, Italia, Prancis, di samping orang Indonesia sendiri.

Hasil penyelidikan Kepolisian Federal Australia (AFP) menemukan pola kerja sistematis para paedofil dari Negeri Kanguru itu saat mencari mangsa di Bali. Pola pertama dinamakan resident pedophiles. Pada pola ini para paedofilia menyewa tempat tinggal untuk waktu lama. Bahkan ada yang membeli lahan atau rumah tinggal permanen. Lokasi pilihan mereka biasanya daerah tujuan wisata yang relatif sepi. Pola kedua disebut fly-in pedophiles, yakni pelaku paedofilia hanya datang dan singgah sebentar di lokasi-lokasi tertentu. Mereka kemudian mencari anak-anak untuk melampiaskan nafsu bejatnya. Beberapa daerah di Bali Timur dan Utara yang relatif miskin disinyalir sebagai wilayah operasi mereka.
Kuat dugaan, para pelaku mengalihkan sasarannya ke Bali dan wilayah lain di Indonesia lantaran mereka tak lagi leluasa beraksi di beberapa negara, seperti Thailand dan Filipina. Ditambah lagi, penegakkan hukum di negeri ini relatif lemah dan masyarakat belum cukup memahami persoalan paedofilia. Bahkan, seperti diungkapkan aktivis perlindungan anak Luh Putu Anggreni, sering terjadi masyarakat justru melindungi kaum paedofil karena mereka dianggap banyak membantu.

Sekali lagi, hingga kini pun Bali masih tetap menjadi kawasan incaran kaum paedofil. Karena ruang gerak di kawasan Buleleng dan Karangasem mulai menyempit, mereka pun, konon, mulai memasuki kawasan-kawasan wisata baru yang sepi dan masyarakatnya sedang sangat mengelu-elukan kehadiran ”tamu bule.” Beberapa pengamat telah mendeteksi beberapa ”kawasan baru” kini sedang berada di bawah cengekeraman kaum paedofil.

Berhati-hatilah.